Lompat ke isi utama
Berita
Pada momen tertentu, daerah-daerah yang dianggap sangat rawan dalam konteks eksploitasi anak, Bawaslu belum bisa menjangkau semuanya secara maksimal. Namun daripada itu, di spot-spot tertentu Bawaslu bisa bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memperkuat perannya turun langsung mencegah mobilisasi anak pada kampanye politik
humas
ANAK HEBAT, INDONESIA KUAT! BUKAN ANAK TERLIBAT, KAMPANYE HEBAT!Prabumulih, 23 Juli 2025
Deklarasi Pilkada Damai yang ditaja beberapa waktu lalu sebagai bentuk langkah sosialisasi dan pengawasan partisipatif Bawaslu
humas
Bawaslu Jadi Lembaga Penyelenggara Pemilu Paling Dipercaya Publik: Refleksi Kepercayaan dari Prabumulih Hingga Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih, 22 Juli 2025
Hari Kejaksaan Nasional diperingati sejak 22 Juli 1960, ketika Kejaksaan Republik Indonesia resmi menjadi lembaga mandiri berdasarkan keputusan kabinet dan Keputusan Presiden Nomor 204/1960.
humas
Bawaslu-Gandeng Kejaksaan Tegakkan Hukum Anak dan Sengketa Pemilu
P2P di Provinsi Banten merupakan lokasi ketiga setelah Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan dalam kegiatan tersebut diikuti sebanyak 90 kader pengawas partisipatif.
humas
Serang, 15 Juli 2025
Sebanyak 13 provinsi yang menjadi lokasi pelaksanaan P2P ini meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.
humas
Bawaslu RI Gelar Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di 13 Provinsi, Untuk Pemilu Partisipatif yang Berkesinambungan Prabumulih, 7 Juli 2025