Lompat ke isi utama
Berita
Dukungan lembaga sosial seperti Yakitara menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pendidikan demokrasi, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan pendekatan komunikasi dan pendampingan yang sesuai.
humas
Bawaslu Prabumulih Perkuat Pemahaman Kepemiluan bagi Penyandang Disabilitas, Dorong Kesetaraan Hak Politik dan Pengawasan PartisipatifPrabumulih, 27 Oktober 2026
Di balik setiap pelayanan medis, terdapat tanggung jawab besar yang menuntut pengetahuan, ketelitian, integritas, dan empati. Dokter harus terus memperbarui kompetensi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus menjunjung tinggi etika profesi serta keselamatan pasien. Tantangan kesehatan yang terus berkembang, kebutuhan pelayanan yang berkualitas, dan persoalan pemerataan akses kesehatan menjadi pengingat bahwa pembangunan sektor kesehatan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dar
humas
Hari Dokter Nasional: Menghargai Pengabdian, Menjaga Kemanusiaan, dan Membangun Bangsa yang Sehat 
Demokrasi tidak hanya membutuhkan aturan dan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga partisipasi masyarakat yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap perbedaan, serta kepedulian terhadap kepentingan publik. Dalam konteks ini, santri dan lingkungan pesantren dapat mengambil bagian melalui pendidikan politik yang mencerahkan, penguatan literasi kepemiluan, serta penyebaran informasi yang benar agar masyarakat semakin memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
humas
Hari Santri 2026: Merawat Warisan Perjuangan, Menguatkan Demokrasi dan Masa Depan Bangsa 
Pelestarian kebudayaan merupakan tanggung jawab bersama yang dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengenalkan tradisi daerah kepada generasi muda, menggunakan bahasa dengan santun, menghargai kesenian lokal, menjaga warisan budaya, dan membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan.
humas
Hari Kebudayaan Nasional 2026: Merawat Warisan Budaya, Memperkuat Nilai Demokrasi 
Sejarah parlemen Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya para pendiri bangsa membangun sistem pemerintahan yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia membutuhkan lembaga yang dapat membantu menjalankan pemerintahan sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat. KNIP dibentuk pada 29 Agustus 1945 untuk membantu presiden. Perubahan mendasar terjadi pada 16 Oktober 1945, ketika Maklumat Wakil Presiden No
humas
Hari Parlemen Indonesia: Menelusuri Sejarah Kedaulatan Rakyat dan Pentingnya Pengawasan Demokrasi