Lompat ke isi utama
Berita
Perkembangan media sosial memberikan kemudahan masyarakat memperoleh informasi politik. Namun di sisi lain, ruang digital juga rentan dimanfaatkan untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun informasi yang menyesatkan.  Bawaslu Kota Prabumulih mengingatkan masyarakat agar selalu melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain.
humas
Media Sosial dan Pemilu: Bijak Bermedia untuk Menjaga Persatuan
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan. Melalui instruksi tersebut, seluruh jajaran Bawaslu diminta melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap berbagai isu demokrasi dan kepemiluan aktual sebagai bagian dari langkah pencegahan serta penguatan kualitas demokrasi di Indonesia.
humas
Bawaslu Prabumulih Perkuat Konsolidasi Demokrasi, Jalin Sinergi dengan Kesbangpol dan Koramil 404-02
Peristiwa hijrah Rasulullah SAW tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik dari Makkah menuju Madinah. Lebih dari itu, hijrah merupakan simbol perjuangan, keberanian, pengorbanan, serta transformasi menuju kehidupan yang lebih baik. Hijrah mengajarkan pentingnya membangun masyarakat yang berkeadilan, menjunjung tinggi persaudaraan, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.
humas
Menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah: Momentum Hijrah Menuju Integritas, Kebersamaan, dan Perbaikan Diri
Pemahaman mengenai jenis pelanggaran Pemilu menjadi bekal penting bagi masyarakat agar mampu berpartisipasi secara benar dalam setiap tahapan demokrasi.  Secara umum, pelanggaran Pemilu terbagi menjadi beberapa kategori, yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara, tindak pidana Pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan lainnya.
humas
Kenali Jenis Pelanggaran Pemilu agar Tidak Menjadi Korban Maupun Pelaku
Masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengawasi tahapan Pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran, hingga ikut memberikan pendidikan politik kepada lingkungan sekitar.  Pengawasan partisipatif menjadi bagian penting sebagaimana semangat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
humas
Mengapa Pengawasan Partisipatif Menjadi Kunci Sukses Pemilu?