Bukan Hanya Politik Uang, Ini Tren Pelanggaran Pemilu di Indonesia yang Perlu Diketahui Masyarakat

Bukan Hanya Politik Uang, Ini Tren Pelanggaran Pemilu di Indonesia yang Perlu Diketahui Masyarakat

Prabumulih, Bawaslu Kota Prabumulih 9/7/2026 

Ketika mendengar istilah pelanggaran pemilu, sebagian besar masyarakat mungkin langsung membayangkan praktik politik uang atau pelanggaran pidana lainnya. Namun, data yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan jauh lebih beragam.

Berdasarkan data penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2019–2024 yang dirilis Bawaslu RI, pelanggaran administratif justru menjadi salah satu jenis pelanggaran yang paling dominan terjadi dalam berbagai tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya juga menjadi bagian penting yang diawasi dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Data tersebut menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, pelanggaran administratif menempati posisi tertinggi dengan jumlah lebih dari 16 ribu kasus. Angka tersebut jauh melampaui pelanggaran tindak pidana pemilu maupun pelanggaran kode etik. Sementara itu, pada Pemilu Serentak 2024, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu justru menjadi tren yang paling banyak ditemukan dibandingkan jenis pelanggaran lainnya.

Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berfokus pada praktik-praktik yang berpotensi berujung pidana, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Secara umum, terdapat empat jenis pelanggaran yang menjadi perhatian Bawaslu, yakni pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Keempat jenis pelanggaran tersebut memiliki karakteristik dan mekanisme penanganan yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran administratif biasanya berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan regulasi. Sementara itu, pelanggaran kode etik berkaitan dengan perilaku dan integritas penyelenggara pemilu. Adapun tindak pidana pemilu mencakup perbuatan yang secara tegas diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pemilu.

Di sisi lain, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya juga menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada terciptanya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Data yang dirilis Bawaslu RI sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara pemilu semata. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta menjaga kualitas demokrasi.

Masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai bentuk pelanggaran pemilu sehingga dapat berperan sebagai pengawas partisipatif di lingkungan masing-masing. Dengan meningkatnya kesadaran publik, potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini dan proses demokrasi dapat berjalan lebih transparan, berintegritas, serta sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas pengawasan, Bawaslu terus mendorong penguatan pengawasan partisipatif sebagai salah satu strategi utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Sebab, keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kerja lembaga pengawas, tetapi juga oleh kepedulian masyarakat dalam mengawal setiap proses demokrasi.

Mari bersama mengawasi, mencegah, dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu demi terwujudnya demokrasi yang bermartabat dan berintegritas. [fr]