Bawaslu Prabumulih Terapkan Skema WFA-WFO untuk Efisiensi Anggaran Sesuai Arahan Pemerintah

Bawaslu Prabumulih Terapkan Skema WFA-WFO untuk Efisiensi Anggaran Sesuai Arahan Pemerintah

Prabumulih, 1 Maret 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Prabumulih mengimplementasikan kombinasi sistem kerja Work From Anywhere (WFA) dan Work From Office (WFO) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran tahun 2025. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun akan difokuskan pada pengurangan belanja operasional, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, tanpa mengurangi belanja pegawai dan bantuan sosial. 

"Kementerian dan lembaga diminta oleh Presiden untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek atau anggarannya harus langsung terkena pada masyarakat," ujar Sri Mulyani. 

Bawaslu RI juga mengumumkan efisiensi anggaran hingga Rp955 miliar, sebagai bagian dari penyesuaian anggaran nasional. Skema kerja yang diterapkan oleh Bawaslu Prabumulih mengikuti arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu dua hari kerja dari mana saja (WFA) dan tiga hari kerja dari kantor (WFO) setiap minggu. Kepala BKN Zudan Arif menyatakan bahwa fleksibilitas kerja ini harus tetap mengutamakan kualitas layanan publik. 

• Work From Anywhere (WFA): Sistem kerja yang memungkinkan pegawai bekerja dari lokasi manapun, tidak terbatas pada kantor, selama dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
• Work From Office (WFO): Sistem kerja di mana pegawai bekerja dari kantor secara fisik, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

"Fleksibilitas kerja bagi ASN pada prinsipnya harus mengutamakan kualitas layanan. Oleh karena itu, fleksibilitas kerja ini harus tetap mengikuti kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas, serta menaati ketentuan jam kerja yang diatur secara fleksibel dalam hal waktu dan lokasi bekerja," ujar Zudan.

Bawaslu Prabumulih menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas pengawasan pemilu dan pelayanan publik meskipun dengan skema kerja yang lebih fleksibel. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam menerapkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat. [fr]