Bawaslu Prabumulih Dorong Perencanaan Program Terukur dan Efektif Menuju Tahun Anggaran 2026

Bawaslu Prabumulih Dorong Perencanaan Program Terukur dan Efektif Menuju Tahun Anggaran 2026

Jakarta — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Prabumulih menegaskan pentingnya perencanaan program kerja dan anggaran yang terukur, efektif, serta selaras dengan tugas pengawasan pemilihan menjelang Tahun Anggaran 2026. Penegasan ini sejalan dengan arahan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, dalam rapat pemaparan program kerja dan anggaran yang digelar di Jakarta, Rabu (7/11/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sebagai bagian dari proses penetapan arah kebijakan anggaran Bawaslu Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran sekaligus mendorong efektivitas belanja agar seluruh program kerja dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan mendukung optimalisasi fungsi pengawasan pemilihan.

Dalam arahannya, Ferdinand menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat kualitas kinerja lembaga. Setiap unit kerja diminta untuk tetap memaksimalkan perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan fungsi, prioritas, serta kebutuhan pengawasan.

“Anggaran memang terbatas, tetapi pelaksanaan program harus tetap dioptimalkan. Kondisi ini bukan untuk mengurangi, apalagi memperburuk kinerja Bawaslu,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya penyusunan program dan anggaran yang dilakukan secara cermat dan berbasis kebutuhan riil kelembagaan. Menurutnya, efisiensi belanja harus diarahkan untuk memperkuat kinerja pengawasan, bukan semata-mata penghematan administratif.

Bawaslu Kota Prabumulih memandang rapat ini sebagai langkah strategis dalam memastikan kesamaan pemahaman seluruh jajaran Bawaslu terhadap arah kebijakan anggaran Tahun Anggaran 2026. Dengan penyelarasan program kerja yang matang, Bawaslu diharapkan mampu menjaga kinerja pengawasan pemilihan yang profesional, efektif, dan berintegritas meski dalam keterbatasan anggaran.