Bawaslu Prabumulih: Belajar dari Tragedi G30S/PKI untuk Memperkuat Demokrasi

Bawaslu Prabumulih: Belajar dari Tragedi G30S/PKI untuk Memperkuat Demokrasi

Prabumulih, 1 Oktober 2025 – Peringatan tragedi G30S/PKI tidak hanya menjadi momen untuk mengenang sejarah kelam bangsa, tetapi juga sarana refleksi bagi kehidupan demokrasi masa kini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prabumulih menegaskan bahwa pengalaman pahit pada 30 September 1965 menyimpan banyak pelajaran berharga yang relevan hingga saat ini, khususnya dalam menjaga demokrasi lokal dan pengawasan pemilu.

Tragedi G30S/PKI mengingatkan masyarakat Indonesia akan bahaya ideologi ekstrem yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Kita dituntut untuk harus selalu waspada terhadap ideologi yang memecah belah. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan sehat apabila dibangun di atas kesadaran kolektif untuk menolak kekerasan dan intoleransi.

Lima Pelajaran dari Sejarah

Bawaslu Prabumulih menyoroti setidaknya lima poin penting yang dapat dipetik dari peristiwa kelam tersebut:

1. Waspada terhadap ideologi ekstrem

2. Demokrasi berlandaskan hukum dan HAM 

3. Pendidikan sejarah bagi generasi muda 

4. Kesadaran kolektif dan sikap kritis warga negara 

5. Transparansi dan pengawasan publik 

Sejarah menunjukkan, ekstremisme yang menyalahgunakan kekerasan bisa menghancurkan tatanan politik dan memicu konflik sosial. Karena itu, masyarakat perlu bersatu menjadi penahan terhadap narasi intoleran.

Masa lalu memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM dapat melemahkan legitimasi negara. Pengawasan yang independen dan penegakan hukum yang kredibel menjadi benteng agar pelanggaran serupa tak berulang.

Generasi penerus harus memahami akar masalah bangsa melalui sejarah yang jujur dan akurat. Dengan begitu, mereka tidak mudah dipengaruhi ideologi yang memutarbalikkan fakta. Demokrasi hanya kuat bila warga negara berani kritis terhadap kekuasaan dan menolak ketidakadilan. Peringatan G30S menjadi pengingat bahwa diam terhadap penyimpangan justru memperlemah bangsa.

Dalam penyelenggaraan negara, termasuk pemilu, pengawasan publik melalui lembaga independen seperti Bawaslu mutlak diperlukan agar proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan akuntabel.

Relevansi untuk Demokrasi Hari Ini

Menurut Bawaslu Prabumulih, peringatan G30S/PKI pada 30 September setiap tahunnya seharusnya tidak sekadar menjadi seremoni, melainkan momentum memperkuat komitmen terhadap demokrasi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan publik diharapkan tumbuh, sehingga praktik politik yang sehat dapat terus dijaga.

Sejarah memberikan kita peringatan: demokrasi bisa runtuh bila rakyat lengah. Karena itu, kita harus merawatnya dengan partisipasi aktif, sikap kritis, dan kesetiaan pada nilai-nilai Pancasila.  Dengan mengingat tragedi G30S/PKI sebagai pelajaran, Bawaslu Prabumulih mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan bangsa, memperkuat nilai demokrasi, serta memastikan bahwa perjalanan politik Indonesia senantiasa berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. [fr]